Sentra HaKI
» halaman depan
lihat situs sponsor
ARTIKEL HaKI REGULASI KEGIATAN
SITUS FORUM e-DATA KONTAK

Jumat, 28 April 2017  
 
 

Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Konsumen Produk Halal Dunia, Berontaklah!
Bambang S.I. (Yayasan Lembaga Konsumen Muslim)

"Kini saatnya bermain dengan aturan dan papan catur milik sendiri".

DI tengah ingar-bingar dan semakin liarnya percikan politik, pada pertengahan Februari 2004 ini Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan forum internasional, "World Halal Council Conggres".

Sayangnya mayoritas komunitas negara OKI tidak hadir dalam forum internasional tersebut. Entah mengapa, hanya sekitar 17 negara, antara lain Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Belanda, Inggris, Afrika Selatan, Hongkong, Malaysia, dll, yang akan menghadiri acara perhelatan internasional tersebut. Padahal OKI memiliki lebih dari 50 negara anggota.

Padahal lagi, forum ini sejatinya bisa menjadi momentum dan vehicle strategis bagi komunitas negara OKI dan masyarakat konsumen produk halal dunia yang peduli terhadap perlindungan konsumen untuk mensinergikan visi, misi, dan aksi guna meningkatkan pemberdayaan perlindungan konsumen produk halal dunia secara proporsional. Sekali lagi, tidak berlebihan, tapi harus proporsional.

Secara proporsional? Ya, memang harus! Wajib, malah. Karena selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, komunitas konsumen produk halal dunia secara sadar, tidak sadar atau sengaja menidaksadarkan diri --karena enak-- telah terperdaya, diperdaya atau minta diperdaya, dan diintervensi oleh kultur global yang didominasi segelintir negara maju, yang dikemas apik dan well organized menjadi seakan seperti milik sendiri dari komunitas konsumen produk halal dunia (termasuk Indonesia).

Ironisnya, hal itu tampak seperti alamiah, teradopsi menjadi keharusan yang berlaku secara global. Bahkan seolah-olah menjadi suatu pakem yang universal. Dan bermetamorfosa menjadi hak generik paling asasi bagi semua umat sedunia.

Padahal buah caturnya, papan caturnya, bahkan aturan bermain caturnya telah mereka desain sangat apik, komprehensif, canggih dan well organized. Sehingga buah dan papan caturnya tetap saja milik mereka, milik segelintir minoritas negara maju yang mendominasi mayoritas kultur global.

Ujung-ujungnya, komunitas konsumen produk halal dunia yang "kege-eran" merasa memilikinya, ternyata hanya menyewa -- walau tampak seperti membeli. Bahkan malah wajib sewa. Harus bayar kalau mau ikutan. Boleh kontan, bahkan boleh ngutang dengan fasilitas utang berjangka panjang lintas generasi sampai anak-cucu.

Herannya (ini terjadi khusus di negeri ini yang mayoritas populasi penduduknya adalah komunitas konsumen produk halal), mendapat fasilitas utang sepanjang generasi sampai anak-cucu begitu, para bapak, ibu, kakek moyang yang ketika itu menjabat di pemerintahan, di legislatif, dan di yudikatif, malahan pada berbangga diri serta pada giat sekali berutang ke sana-kemari. Baik kepada pemberi utang dari pemerintahan negara-negara kaya maupun pemberi utang dari kalangan swasta mancanegara.

Dampaknya, kini tanggungan utang negeri ini sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Dan para bapak, ibu, kakek moyang itu merasa tidak bersalah, atau mungkin sudah pada lupa (maaf: pikun) akan laku-tindaknya saat menikmati berbagai jabatan posisi kunci. Ujung-ujungnya, kini dosa atau azab kolektif para bapak, ibu, kakek moyang itu harus ditransformasikan menjadi tanggung jawab dan beban para konsumen generasi muda saat ini dan sudah pasti konsumen generasi anak-cucu mendatang.

Azab kolektif para bapak, ibu, kakek moyang itu kini sudah terasakan getirnya. Antara lain terasanya biaya hidup yang semakin tinggi, pendidikan semakin mahal, harga sandang-papan-pangan semakin tak karuan, harga produk barang dan jasa, tarif BBM, listrik, telekomunikasi, dan transportasi semuanya semakin mahal, dan lain-lain yang juga mahal.

Semua akumulasi beban kolektif itu merupakan kewajiban yang menimpa konsumen generasi muda saat ini dan anak-cucu nanti untuk mencicil super-mega utang yang akad utangnya ternyata sama sekali tidak pernah dilakukan mereka. Ironisnya, meskipun mereka kena getah wajib menanggung akumulasi beban kolektif itu, ternyata aturan main caturnya, buah caturnya, dan bahkan papan caturnya, masih tetap saja tidak bisa mereka miliki.

Aturan di bidang HAKI (copyrights/patent) misalnya, tetap saja pakai papan catur, buah catur dan aturan bermain yang telah ditentukan secara apik dan sistematis oleh segelintir minoritas negara maju yang mendominasi mayoritas kultur global. Dampaknya, HAKI pembuatan tempe, ukiran jepara, batik Jawa, bordir Minang, bordir Tasik, patung dan kerajinan tradisional Bali, bahkan hak cipta Ilahi (atas spesies atau jenis-jenis tanaman asli Indonesia yang prospektif bagi bisnis kesehatan dunia), dengan sistematik dan sesuai aturan internasional telah mereka ambil dengan cuma-cuma. Dan nyatanya, kini telah menjadi HAKI dari segelintir minoritas negara maju yang mendominasi mayoritas kultur global.

Di masa datang, pengukir Jepara, pembatik Jawa, pembuat tempe, bordir Minang, bordir Tasik, patung dan kerajinan tradisional Bali, bahkan alumnus dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ingin membudidayakan spesies atau jenis-jenis tanaman asli Indonesia yang prospektif bagi bisnis kesehatan dunia diharuskan dan wajib membayar royalti kepada pihak luar negeri yang memegang HAKI-nya.

Aturan di bidang sistem standardisasi internasional atas produk barang dan jasa juga tetap saja memakai aturan main sistem standardisasi yang telah mereka buat dan aplikasikan secara apik, sistematis, dan terkendali. Kini, sistem standardisasi yang mereka introdusir; seperti sistem standardisasi model ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, HACCP, ecolabelling, dll. secara sistematis telah berhasil dijadikan sebagai standardisasi internasional yang diakui oleh WTO (World Trade Organization), yang berlaku pada saat ini atau pada era pasar bebas.

Bila disimak lebih jauh, diakuinya berbagai sistem standardisasi (yang notabene berasal dan/atau bikinan segelintir minoritas negara maju yang mendominasi mayoritas kultur global) oleh WTO, jelas merupakan bukti nyata adanya skenario global yang sangat sistematis untuk menjadikannya sebagai trade barrier gaya baru dan/atau cara proteksi perdagangan terselubung gaya baru, setelah barrier model pengenaan tarif, pajak, cukai, dll. harus dihapuskan secara bertahap. Padahal selama ini pengenaan tarif, pajak, cukai, dll. itu kerap diandalkan oleh negeri ini dan negara-negara senasib untuk melindungi eksistensi produk-produk domestik dari serbuan produk-produk asing.

Bisa dipastikan pemberlakuan dan pengakuan oleh WTO atas trade barrier gaya baru tersebut --tanpa adanya antisipasi balik yang apik dan sistematis-- akan memunculkan pola penjajahan model abad 21 terhadap negeri ini dan negara-negara senasib. Produk-produk domestik buatan negeri ini dan negara-negara senasib bisa dipastikan akan selalu tertinggal selangkah dalam berkompetisi pada era pasar bebas.

Hal itu bisa terjadi karena series dari sistem standardisasi bisa dipastikan --dan sudah terbukti-- akan mereka keluarkan setahap demi setahap, agar produk-produk mereka selalu unggul selangkah lebih dulu (maju) dalam memenuhi standardisasi. Dan ini jelas merupakan suatu kondisi yang tidak adil yang telah mereka bangun dan rekayasa secara sistematis agar dominasi mereka secara global bisa tetap lestari.

Karena itu, wahai konsumen negeri ini, terutama komunitas konsumen produk halal yang notabene mencapai 88ari total populasi, maupun komunitas konsumen produk halal dunia, semuanya, mulai berontaklah! Berontaklah secara strategis untuk mengupayakan pemberdayaan konsumen secara adil dan proporsional. Berontak pulalah secara proporsional untuk mengupayakan agar biaya hidup tidak makin tinggi, harga sandang-papan-pangan tidak semakin tak karuan, harga produk barang dan jasa, tarif BBM, listrik, telekomunikasi, dan transportasi semuanya tidak semakin mahal; pendidikan tidak semakin mahal, fasilitas kesehatan tidak sulit dan tidak mahal, fasilitas publik semakin terjamin, dan lain-lain.

Berontaklah, untuk mengupayakan agar tak ada lagi perampokan HAKI yang dihalalkan oleh ketentuan hukum HAKI internasional. Berontaklah, agar tidak terulang nasib seperti HAKI pembuatan tempe, ukiran jepara, batik Jawa, bordir Minang, bordir Tasik, patung dan kerajinan tradisional Bali, yang telah diambil dengan diam-diam secara cuma-cuma dan kini telah menjadi HAKI mereka. Berontaklah secara proporsional untuk mengupayakan agar pola penjajahan global model abad 21 terhadap negeri ini dan negara-negara senasib, melalui implementasi aturan di bidang sistem standardisasi internasional atas produk barang dan jasa, tidak sampai menjadi realita yang getir dan pahit.

Kini sudah saatnya memakai papan catur, buah catur dan aturan bermain catur milik sendiri. Kini sudah saatnya berunding ulang soal super-mega utang yang dibuat oleh para bapak, ibu, kakek moyang mantan pemimpin negeri ini dengan memakai papan catur, buah catur dan aturan bermain catur milik sendiri. Kini sudah saatnya bicara HAKI melalui culture approach yang ada pada papan catur, buah catur dan aturan bermain catur budaya sendiri yang menjadi hak paling asasi, dan ternyata wajib diakui oleh WTO.

Kini saatnya, melalui forum World Halal Council ini ada ikhtiar menggalang para pakar lintas bidang keilmuan dari komunitas negara OKI dan masyarakat konsumen produk halal dunia untuk duduk bersama-sama, dan menanggalkan ego pribadi, ego kelompok atau bahkan ego sektoral, untuk sungguh-sungguh menyusun visi, misi, dan rencana aksi strategisnya membangun suatu Standarisasi dan Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System and Standardization) yang baik dan kredibel.

Adanya ego ingin mendominasi secara berlebihan, baik pada tataran pribadi, kelompok, dan sektoral itu yang sesungguhnya membuat upaya membangun standardisasi dan sistem jaminan halal yang baik dan kredibel selama 16 (enam belas) tahun sejak adanya kasus lemak babi hasil riset Universitas Brawijaya (1988), menjadi sering membentur berbagai musibah dan petaka yang menempatkan lembaga organisasi para tokoh ulama pada posisi sangat sulit, berat dan dilematis. Pada beberapa kasus malah bisa memengaruhi kehormatan dan martabat dari lembaga organisasi dari para tokoh ulama. Lembaga organisasinya bahkan kerap terancam tuntutan hukum sebagai akibat laku malapraktik oleh oknum-oknum tertentu.

Fakta bahwa selama 16 tahun ini ternyata kurang dari 10ari total produk makanan, minuman, obat dan kosmetika yang dipasarkan kepada komunitas konsumen produk halal di negeri ini yang telah bersertifikasi halal dan memperoleh izin pencantuman label halal (simak UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen serta PP 69/99 tentang Iklan dan Label Pangan) menunjukkan bahwa ikhtiar selama 16 tahun untuk adanya standardisasi dan sistem jaminan Halal yang baik dan kredibel ternyata tidak sesuai dengan harapan komunitas konsumen produk halal maupun komunitas dunia usaha negeri ini.

Introspeksi diri haruslah segera dilakukan. Apabila standardisasi dan sistem jaminan halal bisa diimplementasikan secara baik dan kredibel, tanpa harus diwajibkan ataupun diancam, dunia usaha banyak yang akan berupaya memperoleh sertifikasi halal dan memperoleh izin pencantuman label halal secara baik dan benar.

Karena itu, tidak ada jalan lain, reformasi strategis untuk memperbaiki sistem, prosedur, dan regulasi standardisasi Halal harus segera dilakukan secara transparan dan harus benar-benar mampu menempatkan posisi lembaga organisasi para tokoh ulama dalam posisi yang terjaga martabat dan kehormatannya.

Kini juga sudah saatnya menghindari cara-cara trial and error yang ternyata membuat komunitas produsen dan terutama komunitas konsumen produk halal sejatinya menjadi waswas dan tidak tenteram.

Sesungguhnya, adanya standardisasi dan sistem jaminan halal yang baik dan kredibel bisa berfaedah bagi negeri ini dan negara-negara senasib untuk "memproteksi" produk buatannya guna menghadapi "serangan" produk segelintir minoritas negara maju yang sebetulnya berkehendak "menjajah" ekonomi dunia dengan pola "penjajahan gaya baru".

Kita semua sebaiknya selalu mengingat pesan hadis Nabi, "Apabila sesuatu (pekerjaan) diserahkan kepada pihak (orang) yang bukan ahlinya; (maka) tunggulah saat datangnya malapetaka (menimpa kita)". Kalau pesan itu dipatuhi, maka insya allah, upaya untuk membangun Standarisasi dan Sistem Jaminan Halal yang baik dan kredibel akan bisa terealisasikan.

Tanpa harus diwajibkan ataupun diancam, kalau standardisasi dan sistem jaminan halal bisa diimplementasikan secara baik dan kredibel, maka dunia usaha juga dengan sendirinya akan tenteram dan berbondong berupaya memperoleh sertifikasi halal dan memperoleh izin pencantuman label halal secara baik dan benar. Akhirnya, komunitas konsumen produk halal pun akan tenteram dan terlindungi secara proporsional.***

Sumber : Pikiran Rakyat (16 Februari 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 22 Maret 2005

 
LIPI

MAILING-LIST

daftar keluar




BERITAHU TEMAN



 
  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
 
AKSES PENGELOLA

  username :
 
  password :
 

 
 
  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2017 LIPI