Sentra HaKI
» halaman depan
lihat situs sponsor
ARTIKEL HaKI REGULASI KEGIATAN
SITUS FORUM e-DATA KONTAK

Senin, 11 Desember 2017  
 
 

Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Prof. Dr. H. Ahmad Mujahid Ramli, S.H., M.H. : Ilmu Setelah Iman dan Takwa
Kartono Sarkim

PROF. Dr. H. Ahmad Mujahid Ramli, S.H., M.H.. Demikian nama dan gelar lengkap guru besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran yang baru dikukuhkan lewat Sidang Terbuka Senat Guru Besar Unpad, di Bandung, Sabtu (4/9). Namun, pakar HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan cyber law (hukum siber) ini, lebih suka menuliskan namanya dengan Ahmad M. Ramli.

Penulis mengenalnya sejak tahun 1981, ketika sama-sama mulai kuliah di Fakultas Hukum Unpad, Bandung. Seusai kuliah, Ahmad Ramli yang semula berkeinginan menjadi wartawan diterima sebagai asisten dosen di FH Unpad pada tahun 1986. Jalan itulah yang kemudian membawanya menjadi salah seorang guru besar termuda di lingkungan Unpad, dalam usia 43 tahun. Menurut rekan-rekannya, dia sebenarnya sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi guru besar sejak dua tahun yang lalu.

Ahmad Ramli yang meraih gelar doktor dengan predikat cum laude ini, termasuk staf pengajar yang sangat produktif. Beberapa karya tulis terpublikasinya berkisar di bidang perlindungan rahasia dagang, HAKI, dan hukum bisnis. Baik berupa karya ilmiah maupun artikel yang dimuat di berbagai media massa seperti Pikiran Rakyat, Kompas, Bisnis Indonesia, Majalah Tempo, Jurnal Hukum Bisnis, dan lain-lain.

Di bidang penelitian hukum, pemegang Certificate on Industrial Property Rights, Japan Institute of Invention and Innovation ini, pernah melakukan berbagai riset tentang E-Commerce, HAKI, aspek hukum Penanaman Modal Asing (PMA), perlindungan hukum konsumen, dan tentu saja, hukum siber.

Berbagai jabatan disandangnya. Ia menjadi arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, anggota Tim Pakar dan Ketua Pokja Hukum dan Teknologi, Dialog Hukum dan Nonhukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Kejahatan Dunia Maya, Tim Sinkronisasi Rancangan Undang-undang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, Tim Pakar RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, Wakil Ketua Pusat Studi HAKI Unpad, dan seabreg lainnya.

Walaupun kepakarannya tak perlu diragukan lagi, mantan mahasiswa teladan tahun 1985 ini berpendapat, ilmu pengetahuan itu harus ditempatkan di posisi nomor dua setelah iman dan takwa. Pendapat yang diperoleh dari petuah orang tuanya ketika Ahmad berusia sekira 8 tahun. "Bapak saya punya prinsip, kita tidak perlu punya rumah bagus dulu, tidak perlu pakai baju bagus dulu, yang penting kita bisa makan bergizi dan bisa membiayai sekolah untuk mencari ilmu," ungkapnya.

Bapaknya berulang-ulang menegaskan, yang namanya materi seperti rumah dan baju bagus itu bukan hal yang pokok. Sebelum meninggal pun, orang tua Ahmad Ramli masih sempat berpesan kepada istrinya agar apapun yang terjadi, yang harus dilakukan adalah semua anaknya harus sekolah dan meraih ilmu. Kondisi semacam itulah yang memotivasi suami Nia Anita untuk survive terus menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Unpad. Ketika lulus, rekan-rekannya berlomba-lomba melamar kerja di sektor perbankan yang saat itu sedang booming. Sebaliknya, Ahmad Ramli cuma mempunyai pikiran sederhana, bagaimana ia dapat menggali lebih dalam bekal ilmu yang telah didapatnya. Sesuai petuah bapaknya, ilmu itu berada di bawah iman dan takwa.

Dikatakannya, prinsip hidup yang positif tersebut kini diterapkan pada ketiga anaknya, Tasya Safiranita, Lucky Ahmad Ilman, dan Reihan Ahmad Millaudy. "Saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa bagi saya kebanggaan itu muncul ketika mereka bisa berprestasi dalam akademik. Jadi, selebihnya mungkin kebanggaan yang lain dan yang penting lagi kalau mereka bisa menjadi profesional di bidangnya," kata Pembantu Dekan Bidang Akademik FH Unpad itu.

Dalam mendidik anak-anaknya, Ahmad bersikap demokratis, tidak pernah memaksakan kehendak kepada mereka. Karena, dulu pun ia dididik secara demokratis oleh orang tuanya. Ia berpendapat, demokrasi merupakan modal bagi setiap orang untuk mengembangkan kreativitas. Ia khawatir kalau di rumah anak-anak dididik dengan cara yang serba ditekan, tidak demokratis berarti telah ikut menyumbangkan dan memberikan kontribusi menciptakan orang-orang yang otoriter.

Bagaimana pikirannya tentang bidang yang digelutinya, berikut petikan wawancaranya.

Bapak telah dikukuhkan menjadi salah seorang guru besar dalam Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran sekarang. Kira-kira, hal apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya?

Untuk seorang dosen, menjadi guru besar merupakan suatu kebanggaan tertinggi. Jadi menurut saya, yang pertama yang harus dilakukan berikutnya adalah memberikan kontribusi kepada pengembangan ilmu itu sendiri dan aplikasinya kepada masyarakat. Sebagai seorang guru besar, pendapat kita akan diikuti dan dipercaya oleh orang lain. Tidak boleh terjadi bila orang sudah pada tahap tertentu, menjadi terlalu steril pada ilmu dan tidak melihat kenyataan di lapangan. Misalnya, kita harus mau mengkritisi apa yang telah dihasilkan oleh organisasi internasional, bukan hanya mengikuti apa-apa yang telah menjadi pendapat orang kebanyakan. Saya termasuk orang yang tidak takut berbeda pendapat dengan kesepakatan-kesepakatan global itu.

Kedua, yang harus dilakukan adalah kejujuran akademis. Kalau orang sekarang mengatakan bahwa teori kebanyakan tidak bisa dilaksanakan dalam praktik, dan orang mengatakan bahwa kita tidak bisa pakai teori itu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bernegara dan bermasyarakat, itu justru yang salah praktiknya. Karena kalau mau betul, praktiknya dia harus mengikuti asas-asas yang ada dalam ilmu hukum itu sendiri. Dan kalau itu berjalan dengan baik, maka masyarakat akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya.

Yang terjadi sekarang, teori tidak ketemu dengan praktik, karena praktiknya sudah amburadul. Kemudian, praktiknya kita ikuti juga. Jadi, saya ingin mengembalikan semua itu lagi pada asas dan landasan teoritis yang memberikan keadilan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hukum seharusnya tidak selalu bersumber pada undang-undang, tetapi juga menjadikan asas dan prinsip hukum sebagai sumbernya. Oleh karena itu, kalau pemerintah mau membuat undang-undang yang harus dilihat asasnya dahulu. Jangan membuat undang-undang yang berbeda dengan asas yang sesungguhnya.

Dapat dicontohkan peraturan perundang-undangan yang kurang memerhatikan asas hukum?

Kita pernah punya UU Paten tahun 1987. Waktu itu sebetulnya WTO memberikan dua kemungkinan, bentuk varietas tanaman itu boleh dengan paten atau dengan suigeneris, artinya punya aturan khusus. Pada waktu itu, kita masukkan ke UU Paten, padahal setelah masuk ke UU Paten, petani teriak semua. Karena kalau sekarang petani itu menanam padi dan bibitnya dibeli berdasarkan tanaman yang dilindungi secara paten. Setelah bibit itu jadi, petani biasanya menyisihkan sebagian untuk bibit-bibit yang baru. Itu sudah pelanggaran paten. Jadi kenapa kita tidak mengatur itu secara khusus. Tapi kemudian pemerintah menyadari itu dan sekarang mengeluarkan itu dari UU Paten. Jadi itu adalah contoh bagaimana kita seharusnya memahami asas-asas paten. Sama juga kalau pemerintah sekarang terpengaruh oleh tekanan-tekanan Uni-Eropa dan memasukkan software sebagai paten. Secara asas paten itu memberatkan karena asas paten itu adalah eksklusif dan semua produksi yang dihasilkan yang terkait dengan paten dianggap paten proses dan itu harus membayar ke pemilik paten yang pertama. Kalau copyright tidak.

Sebetulnya, apa sih daya tarik profesi dosen sehingga Anda menekuninya secara konsisten?

Yang pertama, ritme kerjanya dan tuntutan untuk mau menulis karya ilmiah. Dan ternyata menulis itu merupakan sesuatu yang nikmat. Pada awalnya saya berpikir, hobi menulis itu bisa dituangkan lewat dua hal, jadi wartawan atau dosen. Tapi, cita-cita jadi wartawan tidak kesampaian, yang kesampaian jadi dosen. Menjadi dosen cabang ilmunya banyak sekali. Akhirnya saya berpikir, mungkin hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai titik ke tempat yang bagus adalah kalau kita menjadi profesional di bidangnya. Saya konsisten dari awal bahwa saya akan ambil satu bidang yang terkait dengan satu hal tertentu. Misalnya yang pertama ambil hukum perdata internasional, kedua saya ambil hak kekayaan intelektual setelah itu masuk di cyber law.

Ternyata, dua ilmu belakangan ini merupakan pilarnya hukum siber. Jadi pilarnya hukum siber itu adalah hak kekayaan intelektual dan hukum perdata internasional. Jadi dari pernyataan ini hendaknya kita berpikir bahwa memfokuskan diri untuk profesional di satu bidang merupakan modal kita.

Ada pandangan, ilmu itu hanya akan booming pada suatu periode tertentu untuk selanjutnya turun. Bagaimana sebetulnya?

Saya melihat ilmu sebagai sesuatu yang mempunyai jalur yang akan terus berkembang. Misalnya Hak Kekayaan Intelektual. Pada awal tahun 1990, di Indonesia, HAKI itu tidak populer. Dia mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang. Tapi, ketika kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya, grafiknya akan turun. Ketika dia mau turun, muncullah hukum siber, yang ternyata kepanjangan dari HAKI itu sendiri. Jadi, dia akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. Tapi kalau yang namanya HAKI dan hukum siber itu prediksi saya akan terus berkembang pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi.

Bagaimana agar perkembangan suatu cabang ilmu hukum tidak stagnan dan sejauh mana Fakultas Hukum dapat berperan dalam hal ini?

Saya melihat, pendidikan hukum itu harus sudah tidak lagi bergerak pada hukum-hukum yang sifatnya steril. Misalnya, kalau saya belajar hukum dagang, berarti yang dipelajarinya secara mendasar dari itu ke itu saja. Tapi, kalau cabang ilmu hukum itu kita pelajari dan beri nama hukum bisnis misalnya, maka materi hukum dagang akan ada plusnya, antara lain administrasi negara, perdata internasional. Orang tidak boleh lagi terpaku pada disiplin-disiplin ilmu yang steril.

Jadi, harus ada perkembangan dan perubahan paradigma dari pengelolaan program pendidikan hukum. Tapi, dasar-dasar ilmu hukumnya tetap dipertahankan. Karena bagaimana pun, pilar dasarnya tetap harus dipelajari. Begitu mahasiswa masuk ke tahapan berikutnya, mahasiswa sudah harus mulai diarahkan pada kemampuan untuk melakukan penilaian dan perbandingan-perbandingan dalam hukum yang hidup dan tumbuh berkembang di masyarakat. Kalau dulu, mahasiswa dibekali pelajaran ilmu hukum itu seolah-olah sesuai dengan perundang-undangan, kalau sekarang harus komprehensif.

**

DALAM kesempatan pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Unpad, Ahmad menyampaikan pidato tentang "Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual dan Urgensi Hukum Siber (Cyber Law) dalam Sistem Hukum Nasional.

Menurutnya, saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan nama hukum siber, padanan dari cyber law. Hukum siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of Information Technology), Hukum Dunia Maya (Virtual World Law), dan Hukum Mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum siber digunakan dengan landasan pemikiran bahwa cyber jika diidentikkan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan yang bersifat tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik yang pada awalnya sulit dikategorikan sebagai delik pencurian tetapi akhirnya dapat diterima sebagai perbuatan pidana. Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan siber tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritoral suatu negara. Aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.

Persoalan yang lebih luas juga terjadi untuk masalah-masalah keperdataan, karena saat ini transaksi e-commerce telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh konkret adalah untuk membayar zakat atau berkurban pada saat Iduladha, atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi. Orang sekarang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telefon seluler melalui fasilitas SMS. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang telematika berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya hak cipta dan paten baru di bidang teknologi informasi.

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual tetapi dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan. Jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di dunia siber, yaitu pendekatan teknologi, sosial budaya-etika, dan hukum. Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak.

Pelaku-pelaku pelanggaran seringkali menjadi sulit dijerat karena hukum dan pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang terjadi, mengingat pelanggaran hukum bersifat transnasional dan akibatnya justru memiliki implikasi hukum di Indonesia. Dalam hukum internasional, dikenal tiga jenis jurisdiksi, yakni jurisdiksi untuk menetapkan undang-undang (the jurisdiction to prescribe), jurisdiksi untuk penegakan hukum (the jurisdiction to enforce), dan jurisdiksi untuk menuntut (the jurisdiction to adjudicate).

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu, pertama, subjective territoriality yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kedua, objective territoriality, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Ketiga, nationality yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Keempat, passive nationality yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Kelima, protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah, dan keenam, asas universality.

Menurut Ahmad, asas universality selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus siber. Asas ini disebut juga sebagai universal interest jurisdiction. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan lain-lain. Meskipun di masa mendatang asas jurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy seperti computer hacking and viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk very serious crime berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Oleh karena itu, cyberspace membutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah.

Sumber : Pikiran Rakyat (5 September 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 22 Maret 2005

 
LIPI

MAILING-LIST

daftar keluar




BERITAHU TEMAN



 
  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
 
AKSES PENGELOLA

  username :
 
  password :
 

 
 
  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2017 LIPI