Sentra HaKI
» halaman depan
lihat situs sponsor
ARTIKEL HaKI REGULASI KEGIATAN
SITUS FORUM e-DATA KONTAK

Kamis, 19 Oktober 2017  
 
 

Artikel-artikel populer :
» daftar artikel

Ikat Peneliti Asing Dengan MTA Untuk Lindungi Sumber Daya Genetik
Zae

Pihak-pihak terkait diimbau untuk lebih ketat lagi 'mengikat' peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia. Gunanya untuk melindungi kekayaan sumber daya genetik negara ini. Hal tersebut disampaikan oleh mantan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI), A Zen Umar Purba, saat ditemui hukumonline usai diskusi tentang HKI terkait Sumber Daya Genetik di Kampus UI Depok, (3/5).

Zen mengatakan saat ini sudah banyak keluhan bahwa sumber daya genetik Indonesia banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara komersial, tanpa pihak Indonesia mendapat manfaat dari kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu ada satu model perjanjian yang bisa melindungi kepentingan Indonesia.

"Dari pihak LIPI, sekarang memang sudah ada, tetapi perlu lebih diintensifkan lagi supaya sumber daya genetik kita tidak lolos ke luar negeri lalu dimanfaatkan oleh pihak asing secara komersial," tegas praktisi Hukum pada kantor hukum Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro (ABNR) ini.

Model perjanjian yang dimaksud Zen adalah perjanjian yang dikenal dengan Material Transfer Agreement (MTA). Yakni kontrak yang mengatur transfer material penelitian antara dua organisasi, ketika pihak penerima bermaksud mengadakan penelitian sendiri dan tidak ada kolaborasi penelitian antara dua organisasi tersebut.

Dalam MTA tersebut harus disebutkan dengan tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Misalnya larangan untuk mengkomersialkan hasil temuan yang diperoleh pihak satu, dari sumber genetik yang ditransfer dari pihak lain.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ketua Sentra HKI LIPI, Suprapedi. Menurutnya, banyak penelitian yang dilakukan bersama dengan peneliti Indonesia. Namun saat dipublikasikan, peneliti lokal pendamping tidak disebutkan perannya bahkan kerap tidak diberi tahu.

"Disini ada perjanjian yang seharusnya dipegang tetapi tidak dipatuhi. Karena itu kami menekankan bahwa perjanjian itu harus dibuat. Seperti MTA itu sudah jelas dan bisa dipakai," ujarnya.

Kata Suprapedi, dengan perjanjian maka bisa saja dituangkan klausul bahwa pihak asing wajib memberikan sebagian keuntungan dari hasil penelitian yang dikembangkan secara komersil. Sebab tanpa adanya klausul itu, maka peneliti lokal tidak bisa menuntut apa-apa.

Penegakan hukum

Guna melindungi sumber daya genetik, sebenarnya sudah ada seperangkat aturan untuk itu. Di tingkat internasional, setidaknya ada kesepakatan baik dalam bentuk konvensi maupun dalam bentuk petunjuk universal. Sedang di tingkat nasional, ada 13 aturan terkait perlindungan sumber daya genetik.

Zen mengatakan aturan-aturan yang ada itu sudah cukup memadai untuk melindungi sumber daya genetik Indonesia. Hanya saja masalahnya, penegakan aturan itu yang masih kurang. "Banyak aparat hukum yang masih belum menyadari pentingnya hal ini," tukasnya.

Dikatakannya, perlu ada langkah yang bisa membuat masalah ini menjadi kesadaran nasional terutama bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian mereka tahu, misalnya aparat bea cukai, tentang benda-benda apa yang boleh dibawa keluar secara sah oleh para peneliti asing.

Langkah lainnya, papar Zen, adalah dengan menyusun daftar inventaris kekayaan pengetahuan tradisional Indonesia, termasuk sumber daya genetik di dalamnya yang berpotensi dicuri oleh para peneliti asing. Dengan demikian pihak Indonesia bisa mengajukan klaim seandainya sumber daya itu didaftarkan pihak asing.

Sumber : Hukum Online

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 9 Mei 2005

 
LIPI

MAILING-LIST

daftar keluar




BERITAHU TEMAN



 
  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
 
AKSES PENGELOLA

  username :
 
  password :
 

 
 
  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2017 LIPI