Sentra HaKI
» halaman depan
lihat situs sponsor
ARTIKEL HaKI REGULASI KEGIATAN
SITUS FORUM e-DATA KONTAK

Kamis, 24 Agustus 2017  
 
 

Hak atas Kekayaan Ilmiah :
» daftar fenomena

Sumbar Akan Patenkan Masakan Rendang Padang
Ant/jy

Beredarnya isu negara jiran Malaysia telah mematenkan masakan khas Sumatera Barat, Rendang Padang , tim klinik HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Dinas Perindag Sumbar terpaksa bekerja keras menyiapkan usulan pematenan termasuk pemberian nama merk masakan khas Minangkabau itu.

"Rendang Padang segera dipatenkan ke Dirjen HAKI guna memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual milik Urang Minang itu, dan setelah selesai persiapan usulannya akan dilaporkan ke gubernur untuk seterusnya di daftarkan ke Dirjen HAKI sekaligus diberi merk," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Ir Bambang Susilobroto MS di Padang, Kamis.

Hal itu dikatakannya sehubungan adanya kekhawatiran tenggelamnya nama Sumbar terhadap isu bahwa Rendang Padang telah dipatenkan Malaysia sebagai Rendang Malaysia padahal Rendang Padang merupakan olahan rakyat Sumbar yang sudah membudaya sejak dulu secara turun temurun.

Bila Rendang Padang ini tidak segera dipatenkan, Sumbar dipastikan akan mengalami kerugian secara ekonomi dan bisnis sehingga hasil karya nenek moyang Urang Minang sebagai bagian dari aset tradisional Sumbar menjadi hilang.

Di hadapan peserta rapat persiapan usulan pemberian merk Rendang Padang, yang juga dihadiri pejabat antara lain Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar H Kamardi Rais P Datuak Simulie, dan Pejabat Ketua Umum KADINDA Sumbar Ir Rusmazar Ruzwar, mengatakan, persiapan itu terkait risiko setelah dipatenkan termasuk tanggungjawab Pemdaprov Sumbar.

Menurut dia, kepedulian pelaku industri makanan dan kerajinan di Sumbar untuk mendaftarkan HAKI atas apa yang mereka hasilkan baik pemberian merk, hak cipta, paten, desain kerajinan, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu, masih rendah.

"Ini terjadi akibat pelaku industri Sumbar belum menganggap penting HAKI didaftarkan, belum percaya diri terhadap produk yang mereka buat tetapi malah senang memakai merk atau identitas produk luar negeri," katanya.

HAKI belum banyak diminati juga terkendala akibat pada umumnya para pelaku industri makanan dan kerajinan Sumbar baru memenuhi permintaan lokal, belum memahami prosedur pengurusan HAKI secara luas, besarnya biaya dan lamanya tenggang waktu pengurusannya sehingga mereka malas mengurusnya.

Banyak produk komoditi ekspor belum dilindungi dokumen yang sah, termasuk pemerintah belum konsekuen menerapkan sanksi yang nyata terhadp pembajakan HAKI baik yang dilakukan oleh orang, badan atau negara asing yang tidak berhak.

"Kebiasaan masyarakat selama ini baru mau bereaksi dan mengusulkan HAKI-nya setelah produknya dibajak oleh orang lain," katanya.

Ketua Umum LKAAM Sumbar H Kamardi Rais P Datuak Simulie, menyarankan bahwa secara moral dan bisnis rencana pendaftaran paten Rendang Padang merupakan tanggungjawab Dinas Deperindag Sumbar.

"Orang Minang tidak tahu itu, yang jelas mereka bisa memasak rendang dengan enak, sedangkan untuk mematenkannya adalah tanggungjawab Pemprov Sumbar jangan sampai kita kecolongan oleh negara lain, yang rugi kan masyarakat Minang sendiri," katanya.

Menurut Bambang, proses meng-HAKI-kan produk makanan Sumbar yang berindikasikan geografis perlu mendapat persetujuan dari LKAAM atau pemda setempat untuk didaftarkan merknya atau patennya, termasuk usulan pemberian nama Rendang Padang, atau Rendang Minang, Rendang Payakumbuh, dan sebagainya tentu harus ada legitimasinya.

Pejabat Ketua Umum KADINDA Sumbar Ir Rusmazar Ruzwar, mengatakan, pemerintah perlu mendorong lembaga perbankan memberikan kemudahan kepada pengusaha kecil dan menengah (UKM) dalam mengakses kredit investasi guna mendukung pertumbuhan produksi mereka dalam jumlah besar agar bisa bersaing dalam pasar lokal, nasional dan internasional.

Data Dinas Perindag Sumbar menunjukkan Dinas tersebut sudah mengurus dan mendaftarkan beberapa produk UKM menjadi 13 merk, dan yang telah keluar izin merknya tercatat sebanyak 10 buah. Dalam tahun 2004 ini dinas juga akan mendaftarkan desain industri kerajinan komoditi Batik dan Tenun sebanyak 15 motif yang dibiayai Deperindag (Dirjen IDKM) Jakarta.

Sumber : KCM (1 Juli 2004)

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 11 April 2005

 
LIPI

MAILING-LIST

daftar keluar




BERITAHU TEMAN



 
  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
 
AKSES PENGELOLA

  username :
 
  password :
 

 
 
  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2017 LIPI