Regulasi terkait :

» daftar prestasi

Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah salah satu hal baru yang diatur dalam UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang belum pernah diatur pada perundang-undangan lama buatan pemerintah Hindia Belanda.
2. Ketentuan tentang HAKI tercantum pada Bagian Kedua BAB X pasal 54 s.d. 64 UU No. 10 Tahun 1995
3. Sesuai dengan namanya, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi terhadap kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain yang mempunyai maksud-maksud tertentu yang merugikan pemegang HAKI.

II. PENGENDALIAN HAKI

III. PENANGGUHAN PENGELUARAN

1. Dasar Penangguhan
• Karena permintaan dari pemilik atau pemegang HAKI permintaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai di wilayah kerja pengadilan yang bersangkutan
• Karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai
2. Prosedur Penangguhan

Surat permintaan penangguhan pengeluaran barang ini dibuat oleh pemegang HAKI

Hal-hal yang perlu diketahui adalah :

• Pengajuan Surat Permintaan
• Isi surat permintaan penangguhan
• Lampiran surat permintaan
3. Jangka Waktu Penangguhan

• Tidak ada perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
• Tidak ada laporan dari pihak yang memohon penundaaan kepada Pejabat Bea dan Cukai
• Pihak yang memohon telah melakukan tindakan hukum dan telah melaporkannya kepada pihak Bea dan Cukai, namun Ketua Pengadilan Negeri tidak memperpanjang secara tertulis
• Dalam keadaan tertentu, misalnya kondisi atau sifat barang yang mudah rusak, importir, eksportir atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri penangguhan.

IV. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN

1. Surat Permintaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri , yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean tempat kegiatan impor/ekspor tersebut berlangsung.
2. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan perintah
   tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai.
3. Atas dasar perintah tertulis Ketua Pengadilan, Pejabat Bea dan Cukai menangguhkan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran HAKI untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
4. Isi Surat Permintaan Penangguhan :
• Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merk atau hak cipta yang bersangkutan
• Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang yang diminta penangguhan
5. Penangguhan hanya dapat dilakukan dengan alasan dan syarat yang ketat.
6. Lampiran Surat Permintaan Penangguhan :
• Bukti kepemilikan merk atau hak cipta yang bersangkutan
• Jaminan
7. Perpanjangan jangka waktu penangguhan disertai pula dengan perpanjangan jaminan.

V. GANTI RUGI KEPADA PEMILIK BARANG

1. Apabila setelah penundaan, tidak terbukti telah terjadi pelanggaran HAKI, maka pihak pemilik barang berhak memperoleh ganti rugi dari pihak yang memperoleh penangguhan.
2. Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara dapat memerintahkan agar jaminan yang diserahkan
   pihak yang meminta penangguhan digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi
   yang harus dibayar.

VI. PENGECUALIAN KETENTUAN HAKI

1. Barang bawaan penumpang
2. Barang bawaan sarana pengangkut
3. Barang bawaan pelintas batas
4. Barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial

Sumber : Dirjen Bea Cukai Departemen Keuangan

» kirim ke teman » versi cetak

revisi terakhir : 21 November 2004