Sentra HaKI
» halaman depan
lihat situs sponsor
ARTIKEL HaKI REGULASI KEGIATAN
SITUS FORUM e-DATA KONTAK

Kamis, 24 Agustus 2017  
 
 

Regulasi terkait :
» daftar prestasi

Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Hak Atas Kekayaan Intelektual

  1. Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah salah satu hal baru yang diatur dalam UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang belum pernah diatur pada perundang-undangan lama buatan pemerintah Hindia Belanda.
  2. Ketentuan tentang HAKI tercantum pada Bagian Kedua BAB X pasal 54 s.d. 64 UU No. 10 Tahun 1995
  3. Sesuai dengan namanya, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi terhadap kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain yang mempunyai maksud-maksud tertentu yang merugikan pemegang HAKI.

II. PENGENDALIAN HAKI

Pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran HAKI diawali dengan tindakan penangguhan pengeluaran oleh Bea dan Cukai atas barang yang diduga hasil pelanggaran HAKI.

III. PENANGGUHAN PENGELUARAN

  1. Dasar Penangguhan
      • Karena permintaan dari pemilik atau pemegang HAKI permintaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang selanjutnya mengeluarkan perintah tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai di wilayah kerja pengadilan yang bersangkutan
      • Karena jabatan oleh Pejabat Bea dan Cukai
  2. Prosedur Penangguhan
  3. Surat permintaan penangguhan pengeluaran barang ini dibuat oleh pemegang HAKI

    Hal-hal yang perlu diketahui adalah :

    • Pengajuan Surat Permintaan
    • Isi surat permintaan penangguhan
    • Lampiran surat permintaan
  4. Jangka Waktu Penangguhan

a. Atas dasar perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri, Pejabat Bea dan Cukai menangguhkan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran HAKI untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja.

b. Jangka waktu penangguhan dapat diperpanjang satu kali dan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah Ketua Pengadilan Negeri setempat.

c. Jangka waktu penangguhan dianggap berakhir apabila :

  • Tidak ada perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat
  • Tidak ada laporan dari pihak yang memohon penundaaan kepada Pejabat Bea dan Cukai
  • Pihak yang memohon telah melakukan tindakan hukum dan telah melaporkannya kepada pihak Bea dan Cukai, namun Ketua Pengadilan Negeri tidak memperpanjang secara tertulis
  • Dalam keadaan tertentu, misalnya kondisi atau sifat barang yang mudah rusak, importir, eksportir atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan secara tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai agar mengakhiri penangguhan.

IV. PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN

  1. Surat Permintaan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri , yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean tempat kegiatan impor/ekspor tersebut berlangsung.
  2. Selanjutnya, setelah mempertimbangkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan perintah
    tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai.
  3. Atas dasar perintah tertulis Ketua Pengadilan, Pejabat Bea dan Cukai menangguhkan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran HAKI untuk jangka waktu yang telah ditentukan.
  4. Isi Surat Permintaan Penangguhan :
      • Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merk atau hak cipta yang bersangkutan
      • Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang yang diminta penangguhan
  5. Penangguhan hanya dapat dilakukan dengan alasan dan syarat yang ketat.
  6. Lampiran Surat Permintaan Penangguhan :
      • Bukti kepemilikan merk atau hak cipta yang bersangkutan
      • Jaminan
  7. Perpanjangan jangka waktu penangguhan disertai pula dengan perpanjangan jaminan.

V. GANTI RUGI KEPADA PEMILIK BARANG

  1. Apabila setelah penundaan, tidak terbukti telah terjadi pelanggaran HAKI, maka pihak pemilik barang berhak memperoleh ganti rugi dari pihak yang memperoleh penangguhan.
  2. Pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara dapat memerintahkan agar jaminan yang diserahkan
    pihak yang meminta penangguhan digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi
    yang harus dibayar.

VI. PENGECUALIAN KETENTUAN HAKI

Barang yang dikecualikan dari ketentuan penangguhan pengeluaran barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran HAKI adalah :

    1. Barang bawaan penumpang
    2. Barang bawaan sarana pengangkut
    3. Barang bawaan pelintas batas
    4. Barang kiriman melalui pos atau jasa titipan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial

Sumber : Dirjen Bea Cukai Departemen Keuangan

» kirim ke teman
» versi cetak
revisi terakhir : 21 November 2004

 
LIPI

MAILING-LIST

daftar keluar




BERITAHU TEMAN



 
  » Penghargaan
  » Cara link
  » Mengenai kami
 
AKSES PENGELOLA

  username :
 
  password :
 

 
 
  Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2017 LIPI