• Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
• Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
• Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
• Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
• Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization
• Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
• Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
• Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

1. Merek
2. Hak Cipta
3. Paten
4. Desain Produk Industri
5. Rahasia Dagang
6. Indikasi Geografis
7. Rangkaian Terpadu
8. Pengontrolan Anti Monopoli

HAK ATAS MEREK

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dengan merek lain untuk produk sejenis, digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Untuk mendaptkan hak atas merek harus mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Kehakiman. Proteksi terhadap merek yang telah didaftarkan tidak dibatasi masa berlakunya.

HAK CIPTA

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ciptaan yang dilindungi UU Hak Cipta, antara lain :

• Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, semua karya tulis lainnya;
• Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
• Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara;
• Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni kerajinan tangan;
• Fotografi dan sinematografi;
• Peta dan karya arsitektur.

PENERAPAN HAKI

Sesuai kesepakatan WTO maka Indonesia menerapkan perlindungan HAKI seperti yang diatur dalam TRIPs (Trade Related Aspect to Intellectual Property Rights) Agreement mulai tanggal 1 Januari 2000.

PERANAN BEA DAN CUKAI DALAM PERLINDUNGAN HAKI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengendalian impor atau ekspor atas barang hasil pelanggaran HAKI.

Pengendalian impor atau ekspor adalah rangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan pengeluaran barang impor atau barang ekspor dari Kawasan Pabean.

Tindakan penangguhan dilakukan berdasarkan :

1. Perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia
2. Kewenangan jabatan (ex officio) oleh Pejabat Bea dan Cukai apabila didapat bukti yang cukup bahwa barang impor atau barang ekspor tersebut merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran hak atas merek atau hak cipta

TATACARA PENANGGUHAN

Pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan :

• Bukti tentang adanya impor atau ekspor barang yang mempergunakan merek palsu (Counterfeited Goods) atau hak cipta tidak resmi (Pirated Goods).
• Nama dan alamat importir atau eksportir yang mengimpor atau mengekspor barang yang mempergunakan merek atau hak cipta tidak resmi tersebut
• Bukti kepemilikan yang menunjukkan bahwa merek atau hak cipta tersebut merupakan hak dari yang mengajukan penangguhanl
• Keterangan yang jelas mengenai uraian barang impor atau barang ekspor yang mempergunakan merek atau hak cipta tidak resmi
• Jaminan berupa uang tunai, atau jaminan bank sesuai putusan Pengadilan Negeri setempat.

Dalam masa penangguhan, penggugat wajib melakukan upaya hukum (sebagaimana diatur dalam UU Merek atau Hak Cipta) dan wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan bukti tertulis.
 
 
 

PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Penggugat diberi kesempatan untuk meminta diberlakukannya pemeriksaan (inspection) atas barang impor atau ekspor yang ditangguhkan tersebut dalam rangka pencacahan dan identifikasi.

Penggugat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan setelah mendapatkan izin, wajib memberitahukannya kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Pelaksanaan pemeriksaan barang dilakukan oleh penggugat dan disaksikan oleh importir, atau eksportir, atau pemilik barang, atau kuasanya dengan sepengetahuan Pejabat Bea dan Cukai. Semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan barang tersebut dibebankan kepada pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan fisik barang.

PENYELESAIAN

Penyelesaian tindakan penangguhan dapat berupa :

1. Melakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai UU Merek atau Hak Cipta bila terdapat bukti permulaan yang cukup tentang adanya pelanggaran, melalui institusi yang berwenang
2. Menghentikan tindakan penangguhan Pejabat Bea dan Cukai dan menyelesaikan pengeluaran barang sesuai ketentuan pabean yang berlaku apabila :

• sampai waktu berakhirnya masa penangguhan tidak menerima pemberitahuan mengenai adanya upaya hukum yang dilakukan penggugat, atau
• berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengakhiri tindakan penangguhan apabila tidak terdapat cukup bukti adanya pelanggaran, atau

• berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk mengakhiri tindakan penangguhan karena kondisi barang dan sifatnya cepat rusak, atau
• sampai waktu berakhirnya masa penangguhan tidak diterima perintah tertulis perpanjangan penangguhan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

CATATAN

Tindakan penanguhan tidak diberlakukan terhadap barang impor atau barang ekspor bukan tujuan komersial yang dibawa oleh penumpang, atau awak sarana pengangkut, atau pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan (De minimis import)

Sumber : Dirjen Bea Cukai (Departemen Keuangan)

» kirim ke teman » versi cetak

revisi terakhir : 21 November 2004